Yth. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Di Jakarta
Dengan segala rasa hormat,
Sebagai warga Negara yang tidak tahu banyak masalah birokrasi, administrasi dan atau apapun hal yang terkait dengan hal-hal tersebut. Maka saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya ketika mencoba berhadapan langsung dengan para birokrat, orang yang ahli dalam masalah birokrasi. Pengalaman saya adalah ketika akan memindahkan nama atau mutasi kendaraan bermotor roda dua di Samsat Jakarta, jalan gunung sahari jakarta.
Sangat berbelit. Itu hal wajib yang saya rasakan ketika harus mengurus sendiri keperluan saya tersebut. Selain alur dan mekanisme yang “tidak dijelaskan” berbagai pungutan pun tak bisa dihindari. Entah resmi ataupun tidak, tapi perasaan mengatakan tidak resmi alias illegal. Pasalnya bukti pembayaran tak pernah saya dapat dari para petugas yang terlihat superior atas orang-orang macam saya yang baru pertama kali datang.
Banyak pungutan
Entah berapa kali saya dipaksa mengeluarkan uang untuk “memperlancar proses” yang memang menjadi hajat saya. Terlepas dari legal atau ilegalnya pungutan uang tersebut, yang jelas saya sangat kesulitan “menjadi warga Negara yang baik” yaitu dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Pun dengan sosialisasi mekanisme/ tata cara mutasi kendaraan dan lain hal yang tidak saya dapatkan di samsat tersebut. Saya hanya mendapatkan selebaran atau pamflet pembuatan sim mobil di depan loket pendaftaran cek fisik kendaraan. Tidak ada publikasi lain yang memvisualisasikan berbagai cara yang harus saya lakukan ketika memutasi kendaraan, dari Jakarta ke daerah dan sebaliknya. Saya hanya mendapati orang-orang yang hilir mudik dengan buntelan berkas-berkas yang terlalu tebal di tangan mereka, keluar dan masuk ruang kerja petugas dengan mudahnya, urusan pun tak kurang dari 5 menit selesai. Entah apa gunanya tulisan tebal di atas kertas A4 yang tertempel kukuh di kaca depan loket tersebut. “ Selain petugas dilarang masuk!”
Saya tidak pernah tahu siapa mereka. Yang jelas di depan kantor yang berdiri megah di seberang Mall Mangga Dua ini terpampang tulisan “ HINDARI BERHUBUNGAN DENGAN CALO.” Saya jadi berpikir apa yang membedakan antara calo dan biro jasa? Menurut saya biro jasa hanyalah calo yang dilegalkan saja. Memang lebih elegan kedengarannya. Hmm, tapi inilah negeri ini.
Profesinalitas petugas pun patut untuk dipertanyakan, pasalnya kalau saya tidak banyak inisiatif untuk meminta penjelasan, maka jangan harap informasi terkait alur atau tata cara mutasi yang hendak saya tempuh akan saya dapatkan. Padahal sudah selayaknya petugas memberikan pelayanan terbaiknya kepada para “pelanggannya.”
Ada banyak pungutan, namun yang saya ingat adalah, pertama di loket cek fisik kendaraan roda dua, di sana saya diminta uang sebesar Rp 30.000,00, kemudian di loket fiscal Rp 15.000,00, loket arsip Rp 10.000,00 dan yang tebesar di loket pengambilan berkas mutasi sebesar Rp 325.000,00. Semuanya tidak ada yang memberikan terkait bukti pembayaran kepada saya. Alhasil saya pun seperti cuma-cuma memberikan uang saya tersebut. “Untuk kelancaran proses”, itulah normatif jawaban yang saya dapat ketika menanyakan perihal uang yang saya berikan. Ketidaktahuan saya membuat saya mengamini saja.
Filosofi malu bertanya sesat di jalan memang benar, tapi tidak mutlak kebenarannya. Karena kalau yang tahu informasi diam saja melihat gelagat orang yang sedang kebingungan, maka sesatlah pada akhirnya. Sambutlah setiap warga Negara yang mencoba menjadi warga Negara yang baik. Jangan patahkan atau membuat putus asa orang yang hendak menjadi warga yang baik dengan ketidakramahan kerja yang disajikan. Padahal petugas pada dasarnya adalah pelayan, yang mempunyai sifat keharusan memberikan jasa terbaiknya untuk pelanggannya.
*ketidaksinkronan antar lembaga
Belum lagi habis rasa putus asa yang telah diciptakan oleh birokrasi di samsat Jakarta, ketika ke samsat daerah “cilacap” pun sama saja. Ternyata birokrasi di negeri Indonesia diciptakan hanya untuk orang-orang yang sangat maha sabar. Beruntunglah saya masih bisa menjaga dinginnya kepala, sehingga terhindar dari tindakan yang bisa semakin membuat saya merugi.
Selesai berurusan dengan birokrat Jakarta maka nalar saya memang harus segera mengurus berkas baru yang akan dibuatkan di daerah yaitu Cilacap. Namun ternyata saya masih kekurangan satu berkas yaitu cek fisik kendaraan. Padahal saya sudah cek fisik di Jakarta. Ternyata harus cek fisik juga di samsat Cilacap. Lagi-lagi tidak ada pemberitahuan dari samsat Jakarta ketika saya mengurus berkas-berkas di sana. Kemudian saya menanyakan lebih lanjut terkait apa-apa saja yang harus saya lakukan selanjutnya. Petugas samsat di Cilacap tergolong lebih ramah daripada samsat Jakarta. tidak bermaksud membandingkan, tapi itu yang bisa saya rasakan. Dari arahan petugas saya memang harus cek fisik kendaraan di sini, kemudian ke polres Cilacap untuk crosscheck data di loket mins ops lantas, dan urusan BPKB. Lagi-lagi pungutan kembali diminta. Terhitung Rp 40.000 masuk ke petugas mins ops lantas dan Rp 80.000 masuk ke petugas urusan BPKP. Hanya yang membedakan, saya medapat kuitansi untuk pembayaran yang sejumlah Rp 80.000, tapi tidak untuk yang sejumlah Rp 40.000. semoga tersalurkan ke kas Negara.
Selelesai urusan di polres maka saya kembali ke samsat berjarak 20 menit dari polres untuk urusan cek fisik kendaraan. Namun ternyata tidak bisa karena memang kendaraan yang akan di cek fisik kebetulan tidak saya bawa. Namun petugas cek fisik berseragam rapi kepolisian di samsat Cilacap member solusi sederhana. “ Mas cek fisik lagi saja di Jakarta, namun jangan ditandatangani petugas pemeriksa. Nanti biar saya yang akan tandatangan.”
Tanda Tanya besar langsung terbesit di pikiran saya. Oh ternyata bisa seperti itu ya?
Maka sore harinya saya meluncur lagi semalaman bersama gerbong ekonomi kereta ke Jakarta. Cek fisik kendaraan lagi. Saya jelaskan keperluan, namun saya diberi solusi lain. Masih sama tetap cek fisik, namun cek fisik berlabel bantuan, katanya untuk motor yang mau cek fisik di daerah namun supaya motor tersebut tidak perlu di bawa ke daerah. Jadi cukup dilegalisir di daerah nanti. Maka kembali saya mengamini saja apa yang diberitahukan sang petugas. Semalaman kembali saya meluncur ke daerah Cilacap.
Seperti air susu dibalas air tuba dibalas lagi dengan sari bratawali yang pahitnya luar biasa. Usaha dan dan segala pengorbanan yang telah dilakukan berdasarkan perintah sang petugas nyatanya ditolak mentah-mentah. Hati siapa yang tidak jenuh dengan situasi macam ini. Petugas yang menyarankan, petugas pula yang membalikkan keadaan. Maka layaknya Tuhan sebagai penentu kebijakan dan keputusan. Saya belajar dari mereka bahwa tidak ada kesamaan kebijakan, peraturan, tatacara/ mekanisme kerja antara pusat dan daerah. Maka bersiaplah untuk menanggung kecewa dan membuang waktu, lelah, dan pengorbanan yang sia-sia. Hingga kini, saya biarkan saja berkas-berkas yang belum selesai di samsat Cilacap. Percuma saja mau menjadi warga Negara yang baik. Mungkin memang menjadi tidak baik diantara yang tidak baik jauh lebih tepat. Sesat. Semoga Tuhan melindungi keteguhan untuk tetap berusaha mennjadi warga Negara yang baik. Dan semoga birokrasi segera berbenah dengan situasi yang menyusahkan “pelangganya.”
Maka dengan seyakin-yakinkannya saya menekan tombol tidak puas pada pelayanan samsat ketika di Jakarta. sayang sekali ketika di Cilacap tidak ada. Apalagi tombol indicator kepuasan layanan, kotak saran pun saya tidak melihat.
Maka kalau masih begini-begini saja, reformasi birokrasi seperti apa yang sebenarnya menjadi tujuan??
ini hanya kebodohan saya yang baru tahu "proses prosedurnya."
moon dimaafkan..
